Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Inputing Rencana Aksi 2017 bagi operator SISPAN seluruh OPD dan Kecamatan ke dalam Aplikasi Sistem Pemantauan KSP (serambi.ksp.go.id), Senin 27 Pebruari 2017 bertempat di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro Lantai 4. Bimtek yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Djoko Lukito, S.Sos, MM beserta Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P, tersebut diikuti oleh operator SISPAN dari 24 Dinas, 6 Badan,  Setwan, Inspektorat, 10 Bagian Setda, 28 Kecamatan, dan 3 RSUD. Selain operator SISPAN OPD dan Kecamatan, sejumlah verifikator SISPAN dari BAPPEDA juga mengikuti bimtek tersebut.

       Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur P, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek terkait SISPAN tersebut mengacu pada kegiatan perubahan organisasi baru di tahun 2017 yang mana ada OPD baru, dihapus serta digabung. Dan mulai tahun 2017 ini untuk kecamatan masuk dalam mekanisme aplikasi SISPAN. Aplikasi ini sebelum tahun 2016 bernama SISMON (Sistem Monitoring) dibawah UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidanng Pengawasan, Pengendalian Pembangunan) dan setelah 2015 berada dibawah KSP (Kantor Staf Presiden) dan berubah nama menjadi SISPAN (Sistem Pemantauan). Hal-hal yang berbeda dengan tahun kemarin, kalau di awal tahun 2014 saat Pemkab Bojonegoro mengimplementasikan aplikasi tersebut sampai tahun 2015, hal-hal yang dipentingkan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh SKPD, yang merupakan pengungkit untuk capaian indikator kinerja utama pada RPJMD itulah yang menjadi sorotan utama. Kemudian di tahun 2016 ditambahkan dengan target serapan anggaran yang diimplementasikan pada aplikasi SISPAN. “Pada tahun 2017 ini disamping kegiatan-kegiatan yang menjadi daya ungkit terhadap capaian indikator kinerja utama di RPJMD, juga serapan anggaran, termasuk ada 14 kegiatan-kegiatan kewilayahan, kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun 2017 ini yang dimasukkan ke dalam SISPAN, inilah yang membedakan dengan tahun-tahun kemarin”, demikian penjelasan Kusnandaka Tjatur. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang menjadi target pelaksanaan Open Government Partnership Internasional juga dimasukkan ke dalam SISPAN.

       Kusnandaka Tjatur P juga melaporkan sesuai hasil rapat minggu lalu di malam hari dengan para Camat di ruang co-creating Gedung Pemkab Lantai 2, bahwa untuk kecamatan ada 3 pilar utama yaitu GDSC, Revolusi Data, dan terkait kewilayahan. Namun ada 2 hal yang menjadi target keseluruhan yang mulai tahun 2015 sudah mulai di-link-kan, disamping 3 hal tersebut yang diutamakan maka yang juga wajib untuk seluruh OPD yaitu serapan anggaran dan PPID, sehingga dalam pelaksaan bimtek kedua hal tersebut harus diinputkan. Di sisi lain, untuk schedule pelaksanaan inputingnya yang telah dibuka mulai hari ini manakala terdapat beberapa kendala, jika terkait kendala sistem agar berkoordinasi dengan Dinas Kominfo sedangkan terkait program dan kaitan dengan program prioritas agar berkoordinasi dengan BAPPEDA.  Kusnandaka Tjatur P menambahkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 – 5 April 2017 sudah inputing hasil pelaksanaan B03, setelah itu akan dievaluasi oleh tim BAPPEDA. Dan terkait phobia warna diharapkan sudah tidak menjadi rasa ketakutan OPD, karena Sistem Pemantauan ini pada dasarnya adalah suatu bentuk early warning di dalam pelaksanaan tugas. Apakah yang dilakukan telah sesuai/ belum sesuai/ tidak sesuai, jika terdapat ketidak sesuaian, mengapa dan kenapa, itulah yang ditagih. Jadi tidak sekedar melihat warnanya tetapi bagaimana kita menyelesaikan hal itu, solusi-solusinya dan jika memungkinkan harus ada kebijakan atau regulasi maka dengan itulah regulasi memayunginya.

       Asisten Pemerintahan dan Kesra, Djoko Lukito, S.Sos. MM dalam arahannya pada pembukaan bimtek SISPAN menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah berkomitmen untuk melakukan keterbukaan dalam pemerintahan, yang telah dimulai sejak awal pemerintahan Bupati Drs. H. Suyoto, M.Si tahun 2008. Seiring dengan dinamika dan perubahan teknologi, yang awalnya hanya dengan Dialog Publik setiap jumat sampai saat ini maka sejak tahun 2014 Pemkab Bojonegoro mulai menerapkan aplikasi SISMON (era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), saat itu masih di bawah UKP4. Dan sejak 2016 menjadi SISPAN di bawah KSP, tetapi tidak ada yang berubah secara sistem. Saat awal penerapan SISMON pada tahun 2014 terdapat rasa takut dan kuatir karena dalam sistem, setiap 3 bulan sekali muncul capaian terkait kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Dari sekian ribu kegiatan, hanya dipilih yang menjadi pengungkit terkait capaian RPJMD, yang kemudian dikembangkan lagi sampai dengan penyerapan anggaran.

       Djoko Lukito, juga menegaskan bahwa terkait pelaksanaan SISPAN, membutuhkan peran aktif peserta bimtek selaku operator SISPAN OPD, karena yang memasukkan capaian adalah para operator, meski sumber datanya dari masing-masing yang membidangi. Karena itu diharapkan, selaku operator SISPAN harus aktif, paham dan selalu berkoordinasi dengan BAPPEDA karena terkait klaim capaian ada 2 bidang di BAPPEDA. Jika terdapat ketidaksesuaian dapat segera dilakukan penyesuaian oleh BAPPEDA, tetapi harus disertai bukti dukung yang valid. (Nuty/Dinkominfo)