Reviu LKPD 2016
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkannya satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2...
Pusat publikasi berita resmi, informasi kebijakan, dan dokumentasi agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkannya satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2...
LPPD TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daer...
Mekanisme penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pe...
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Informasi merupakan kebutiuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan l...
LAPOR! adalah L ayanan A spirasi dan P engadua n O nline R akya t dimana merupakan alat atau instrumen/wadah untuk menampung setiap aspirasi, kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas setiap layanan atau entita...
Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Inputing Rencana Aksi 2017 bagi operator SISPAN seluruh OPD dan Kecamatan ke dalam Aplikasi Sistem Pemantauan KSP (serambi.ksp.go.id), Senin 27 Pebrua...
SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa...
Tentang Gratifikasi Ringkasan sederhana gratifikasi , silakan lihat ilustrasi. Rujukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi . Di luar urusan korupsi , KBBI mengartikan gratifikasi sebagai uang had...
Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas...
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi semua lini pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tuj...